• Beranda
  • Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB)

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB)

Samsat Provinsi Dki Jakarta Pusat
Samsat Provinsi Dki Jakarta Pusat adalah Sistem Admininistrasi Manunggal Satu Atap di Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta Pusat yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama terdiri dari 3 Instansi terlibat yaitu Provinsi Dki Jakarta, Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja
Layanan :

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak atas Kendaraan Bermotor

Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Maklumat Pelayanan :
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungi Kami :

Kantor Bersama Samsat Provinsi Dki Jakarta Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Provinsi Dki Jakarta Utara 14420

Senin s/d Jum'at 08.00-15.00

Telp: (021) 64715202, 6405826 Fax: (021) 6405826
HP/WA : 6281260006177

samsat.pusat@provinsi dki jakarta.go.id

Petunjuk Arah
Samsat Provinsi Dki Jakarta Selatan
Samsat Provinsi Dki Jakarta Selatan adalah Sistem Admininistrasi Manunggal Satu Atap di Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta Selatan yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama terdiri dari 3 Instansi terlibat yaitu Provinsi Dki Jakarta, Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja
Layanan :

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak atas Kendaraan Bermotor

Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Maklumat Pelayanan :
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungi Kami :

Komplek Gedung Polda Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kebayoran Baru, Provinsi Dki Jakarta Selatan 12110

Senin s/d Jum'at 08.00-15.00

Telp: (021) 5737219 Fax: (021) 5255382
HP/WA : 6281260006177

samsat.selatan@provinsi dki jakarta.go.id

Petunjuk Arah
Samsat Provinsi Dki Jakarta Barat
Samsat Provinsi Dki Jakarta Barat adalah Sistem Admininistrasi Manunggal Satu Atap di Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta Barat yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama terdiri dari 3 Instansi terlibat yaitu Provinsi Dki Jakarta, Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja
Layanan :

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak atas Kendaraan Bermotor

Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Maklumat Pelayanan :
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungi Kami :

Kantor Bersama Samsat Provinsi Dki Jakarta Barat, Jl. Daan Mogot KM. 13, Cengkareng, Provinsi Dki Jakarta Barat 11720

Senin s/d Jum'at 08.00-15.00

Telp: (021) 5442283, 5442301, 5442302 Fax: (021) 5442283
HP/WA : 6281260006177

samsat.barat@provinsi dki jakarta.go.id

Petunjuk Arah
Samsat Provinsi Dki Jakarta Timur
Samsat Provinsi Dki Jakarta Timur adalah Sistem Admininistrasi Manunggal Satu Atap di Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta Timur yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama terdiri dari 3 Instansi terlibat yaitu Provinsi Dki Jakarta, Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja
Layanan :

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak atas Kendaraan Bermotor

Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Maklumat Pelayanan :
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungi Kami :

Kantor Bersama Samsat Provinsi Dki Jakarta Timur, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Provinsi Dki Jakarta Timur 13410

Senin s/d Jum'at 08.00-15.00

Telp dan Fax: (021) 8199849-52, 8199854
HP/WA : 6281260006177

samsat.timur@provinsi dki jakarta.go.id

Petunjuk Arah
Samsat Provinsi Dki Jakarta Utara
Samsat Provinsi Dki Jakarta Utara adalah Sistem Admininistrasi Manunggal Satu Atap di Kota Administrasi Provinsi Dki Jakarta Utara yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama terdiri dari 3 Instansi terlibat yaitu Provinsi Dki Jakarta, Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja
Layanan :

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Pembayaran Pajak atas Kendaraan Bermotor

Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Maklumat Pelayanan :
Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungi Kami :

Kantor Bersama Samsat Provinsi Dki Jakarta Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Provinsi Dki Jakarta Utara 14420

Senin s/d Jum'at 08.00-15.00

Telp dan Fax: (021) 6404304
HP/WA : 6281260006177

samsat.utara@provinsi dki jakarta.go.id

Petunjuk Arah
Prosedur Pelayanan Samsat
Prosedur Pelayanan Samsat yang sesuai dengan standar Terdapat pada BAB IV (Prosedur) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
Prosedur pelayanan Samsat dilakukan melalui Loket yang terdiri atas :
  1. loket pendaftaran dan penetapan
  2. loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan
Untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu. Prosedur pelayanan Samsat secara terpadu dilakukan melalui tahapan :
A. Pendaftaran
  1. Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud melalui tahapan :
    1. pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor
    2. penerimaan pendaftaran Regident Ranmor
    3. penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor
    4. pendataan Regident Ranmor
  2. Pelayanan pendaftaran dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.
B. Penerbitan SKKP
  1. Pelayanan penerbitan SKKP sebagaimana dimaksud dilakukan setelah tahapan pendaftaran.
  2. SKKP memuat:
    1. besaran PKB dan/atau BBN-KB
    2. besaran SWDKLLJ
    3. besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai PNBP Polri.
  3. Besaran PKB dan/atau BBN-KB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam SKKP dilakukan oleh petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha.
  5. SKKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah.
C. Penerimaan pembayaran
  1. Pelayanan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.
  2. Petugas yang ditunjuk sebagaimana melakukan kegiatan :
    1. penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBN-KB
    2. penerimaan pembayaran SWDKLLJ
    3. penerimaan pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB
    4. pencetakan dan validasi TBPKP
  3. Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk disalurkan kepada :
    1. Bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB
    2. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBN-KB
    3. Bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.
  4. TBPKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Setoran Pajak Daerah.
D. Pencetakan dan pengesahan
  1. Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari:
    1. Pencetakan STNK dan TNKB
    2. Pengesahan STNK.
  2. Pelayanan pencetakan dan pengesahan dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk setelah dilakukan pembayaran.
E. Penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan
  1. Pelayanan penghimpunan, penggabungan dan penyerahan sebagaimana terdiri atas :
    1. penghimpunan STNK, TBPKP, dan TNKB
    2. penggabungan STNK dan TBPKP
    3. penyerahan STNK, TBPKP dan TNKB kepada pemilik Ranmor
    4. pencatatan data penyerahan pada buku register
    5. penandatanganan pada buku register penyerahan oleh pemilik Ranmor
    6. pengarsipan
  2. Pelayanan penghimpunan, penggabungan, dan penyerahan dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.
F. Pengarsipan
  1. Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan :
    1. pemisahan dan penyimpanan arsip Regident Ranmor
    2. pemisahan dan penyimpanan arsip PKB dan BBN-KB
    3. pemisahan dan penyimpanan arsip SWDKLLJ.
  2. Pelayanan pengarsipan dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
  3. Pelayanan pengarsipan dilakukan oleh petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
  4. Pelayanan pengarsipan dilakukan oleh petugas Badan Usaha yang ditunjuk untuk mengelola arsip.
  5. Kegiatan pengarsipan dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selengkapnya, Unduh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Disini

Pencarian

Beranda
Berita
Artikel
Peraturan
Menu